KUA & PPAS 2025 untuk Dapat Dibahas dan Disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD 

PANGANDARAN JAWA BARAT - Dengan mengucap bismillahirrahmannirrahim bersama ini kami sampaikan Rancangan Kebijakan 
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pangandaran tahun 
2025 untuk mendapatkan pembahasan dan 
kesepakatan antara Kepala Daerah dengan 
Pimpinan DPRD.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata saat menyampaikan penjelasan Bupati Pangandaran
pada Rapat Paripurna DPRD dalam acara 
Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) 
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2025
bertempat di gedung paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, senin (15/07/ 2024).

Baca juga: Dukung Anies Baswedan, Ratusan Purnawirawan Pati TNI-Polri: Ada Seribu Bahkan 100 Ribu Alasan

Disampaikannya bahwa, pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati,  
pelaksanaan program kerja tahunan pemerintah 
daerah yang berkesinambungan dan berkeadilan 
merupakan wujud upaya pencapaian visi 
kebupaten pangandaran, yaitu “pangandaran 
juara menuju wisata berkelas dunia yang 
berpijak pada nilai karakter bangsa”. 

Tahapan awal proses penganggaran atas 
perencanaan tahunan adalah penyepakatan 
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon 
Anggaran sementara (PPAS) Kabupaten
Pangandaran tahun 2025 antara Pemerintah 
Daerah dengan DPRD. 

Baca juga: Pendaftaran Ditutup, Ada 14 Parpol dan 485 Bacaleg Didaftarkan ke KPU Pangandaran

Kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 ini, selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam 
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah yang akan ditetapkan menjadi
Perda APBD tahun anggaran 2025 sebagai dokumen 
pelaksanaan anggaran.

Semoga Rapat Paripurna hari ini dapat dijadikan 
momentum kesatuan tekad kita dalam upaya 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
pangandaran, sehingga proses pembahasan 
sampai dengan penyepakatan dapat berjalan 
lancar dan selesai tepat waktu "katanya".

Baca juga: Sebelum Jadi Caleg, Kau Dengar Dulu Politik di Lapo Tuak Ini Lae

Menurut Bupati Jeje,  
sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri 
republik indonesia nomor 77 tahun 2020 tentang 
pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, KUA dan PPAS harus disampaikan tepat waktu dan 
memenuhi keselarasan dengan kebijakan 
pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan 
rencana kerja pemerintah daerah kabupaten 
pangandaran.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Nelanja 
Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 dihadapkan
pada kondisi yang penuh dengan tantangan. 

Baca juga: 100 Rumah di Satu Kampung Kompak Jadi Posko Rakyat Dukung Anies Baswedan

Pemerintahan baru hasil pelaksanaan Pilkada
2024, sinkronisasi pada target-target Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selaras dengan kebijakan dan janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Kegiatan-Kegiatan prioritas nasional yang 
menjadi mandatory spending serta kewajiban￾kewajiban pemerintah daerah yang harus dilaksanakan, penurunan kemampuan pembiayaan 
daerah yang telah menimbulkan utang daerah serta defisit anggaran, sehingga mengharuskan 
dilakukannya pinjaman daerah agar roda
pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan. Sebagai konsekuensi perjalanan pelaksanaan 
pembangunan yang telah ditetapkan.

Baca juga: Kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Setuju Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Kondisi tersebut akan menjadi bagian dari 
kebijakan belanja daerah yang akan menjadi 
prioritas pada tahun 2025.
Mengingat dinamika perkembangan daerah di 
atas, maka Kebijakaan Umum Anggaran (KUA) tahun 2025 ini memiliki peran strategis dalam usaha pencapaian target kinerja akhir yang telah 
ditetapkan dalam RPJM serta pencapaian tujuan 
dan sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan dari rangkaian prioritas pada RPJMD. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka 
pembangunan daerah kabupaten pangandaran 
tahun 2025 mengusung tema “Peningkatan Daya 
Saing Daerah”. 

Tema pembangunan daerah tahun 
2025 ditetapkan sebagai upaya untuk 
meningkatkan eksistensi, kemandirian, dan 
persaingan pemerintah kabupaten pangandaran 
di tingkat provinsi dan nasional dalam berbagai 
bidang khususnya pada aspek daya saing sesuai 
dengan potensi yang dimiliki. 

Kondisi di atas tentu menjadi tantangan kita pada tahun 2025 yang harus kita sikapi dengan rencana penganggaran yang baik, dengan tujuan utama melanjutkan pembangunan yang di cita-citakan,
yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
kabupaten pangandaran. 

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati,
besarnya kebutuhan pendanaan dari APBD sejak tahun 2020 hingga saat ini ke sektor pembangunan 
infrastruktur tidak dipandang sebagai beban, namun merupakan investasi yang hasilnya akan kita rasakan pada waktu mendatang. sehingga 
akan berdampak pada pergerakan ekonomi 
masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten 
pangandaran. 

Baca juga: Tony Rosyid: Demokrat Dalam Jebakan PDIP?

Demikian pula sinergitas dengan Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat, upaya kolaborasi peningkatan pajak daerah yang mendorong peningkatan bagi hasil pajak yang dikelola pemerintah provinsi serta bantuan keuangan provinsi jawa barat, diharapkan akan mengalami peningkatan pada tahun 2025.

Asumsi kebijakan pendapatan di atas itulah yang menjadi target pada PPAS murni tahun anggaran2025. 
Pendapatan Asli Daerah ditargetkan 
sebesar 275, 22 milyar rupiah dan pendapatan 
transfer sebesar 666, 33 milyar rupiah, sehingga 
pendapatan daerah ditargetkan mencapai 941, 55 milyar rupiah, di luar Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keunagan Provinsi Jawa Barat.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati,
sejalan dengan tema rencana kerja pemerintah 
kabupaten pangandaran, yaitu “peningkatan daya 
saing daerah”, maka kebijakan belanja daerah 
pada tahun 2025 fokus pada prioritas sebagai 
berikut: 
1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mendongkrak perekonomian masyarakat 
melalui penguatan industri pariwisata sebagai lokomotif pengembangan UMKM, peningkatan iklim investasi, dan pemberdayaan 
petani, nelayan, serta pembudidaya; 

2. Penguatan sistem pendidikan kesetaraan,  
inklusif, berkarakter, dan berbudaya; 
3. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas 
layanan kesehatan; 
4. Pembangunan sosial budaya masyarakat yang 
tanggap terhadap bencana; 
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
pemerataan wilayah melalui penataan 
infrastruktur dasar, aksesibilitas serta 
konektivitas menuju pusat kegiatan strategis; 
6. Reformasi birokrasi dan inovasi dalam tata 
kelola pemerintah dan pelayanan publik 
berbasis digital serta penguatan 
kondusifitas daerah dan stabilitas politik. 

Arah kebijakan belanja daerah kabupaten 
pangandaran disusun dengan mempertimbangkan 
kerangka ekonomi daerah, rencana kerja,  
pendanaan, dan prakiraan maju, kerangka 
pendanaan baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh melalui kolaborasi dengan pemerintah, pemerintah 
provinsi, pihak swasta, akademisi dan dana umat 
serta mendorong partisipasi masyarakat. 

Baca juga: RESES DI DESA CIPAEH, ALI NURDIN A GANI TERIMA ASPIRASI TERKAIT KELANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN DESA

Kemampuan keuangan daerah pada tahun 2025 
diyakini belum pulih sepenuhnya. dengan asumsi kondisi tersebut, maka belanja modal pada tahun 2025 akan sangat ditunjang dengan belanja dana alokasi khusus dan bantuan keuangan 
pemerintah provinsi jawa barat. 

Kebijakan belanja di atas membentuk struktur 
prioritas dan Plafon Anggaran belanja sebesar 919, 21 milyar rupiah, yang terdiri dari belanja 
operasi sebesar 781, 36 milyar rupiah, belanja 
modal 28, 98 milyar rupiah, belanja tidak terduga 
6, 66 milyar rupiah, dan belanja transfer 102, 21
milyar rupiah. 

Kebijakan sisi pembiayaan pada tahun 2025 
diprediksi akan terbentuk dari sisi efisiensi 
belanja tahun 2024 dalam bentuk penerimaan silpa 
belanja. Demikian pula penerimaan pembiayaan 
yang diperlukan untuk menutupi kebutuhan 
belanja dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban 
pemerintah daerah diharapkan dapat 
terselesaikan dan dikelola dengan baik melalui 
mekanisme portofolio pinjaman yang sampai saat ini ini sedang proses menunggu turunnya rekomendasi 
dari 3 Kementerian.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati,
demikianlah Kebijakan Umum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta 
Prioritas dan Plafon Anggaran sSmentara (PPAS) Kabupaten Pangandaran tahun 2025. 

Tentu kami 
berharap, sinergitas dengan seluruh Fraksi 
DPRD Kabupaten Pangandaran melalui 
pembahasan yang komprehensif, akan mampu menyempurnakan Rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2025 yang lebih baik, taat azas dan 
tepat waktu. 

Baca juga: DPRD Pangandaran Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Persetujuan Raperda P2APBD Menjadi Perda

Saya meyakini bahwa kita sepakat, tujuan akhir 
dari KUA-PPAS ini berdampak positif dan 
bermanfaat yang seluas-luasnya untuk 
kesejahteraan masyarakat kabupaten pangandaran yang lebih baik. 

Dengan mengucap bismillahirrahmannirrahim bersama ini kami sampaikan Rancangan Kebijakan 
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pangandaran tahun 
2025 untuk mendapatkan pembahasan dan 
kesepakatan antara Kepala Daerah dengan 
Pimpinan DPRD "katanya".

Tambah Bupati Jeje, demikian, semoga allah s.w.t. senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk serta kemudahan bagi 
kita semua.

Billahi taufik wal hidayah,
wassalamu’alaikum wr. wb.
Bupati Pangandaran
ditandatangani secara elektronik oleh:
Bupati Pangandaran
H. Jeje Wiradinata "ujarnya". * (Anton AS)